Knowledge Is Free

Makalah Jarimah Zina

BAB I
PENDAHULUAN
A.                Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini banyak sekali kita temukan hal hal yang melanggar aturan agama, pelanggaran aturan agama yang pada saat era globalisasi saat ini yang sering terjadi adalah Zina, dimana perbuatan ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dan hanya menuruti kehendak hawa nafsu dan kenikmatan seasaat. Terhadap perbuatan semacam ini perlu adanya ‘uqubah (Hukuman) yang harus di tetapkan pemerintah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menghindari perbuatan tersebut diulangi oleh orang lain.
            Aceh sebagai provinsi yang menerapkan Syari’at Islam sudah mengatur tentang ‘uqubat terhadap jarimah zina (perbuatan zina) ini dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang hak mengadilinya diwewenangkan kepada Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga Peradilan Agama, dan tata cara beracaranya diatur dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
B.    Rumusan masalah
1.      Apa Pengertian Jarimah Zina ?
2.      Apa Dasar Hukum Jarimah Zina?
3.      Bagaimana Hukuman (‘Uqubat) dan Syarat Hukuman Bagi Pelaku Zina?




BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Jarimah Zina
1.      Pengertian Jarimah
Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "jarama" kemudian menjadi bentuk masdar "jaramatan" yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "jarim", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "mujaram 'alaihi".[1] Menurut istilah para fuqaha', yang dinamakan jarimah adalah "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir".[2]
Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.[3] Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.
Sedangkan menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, jarimah adalah “perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat hudud dan / atau tak’zir.”[4]

2.      Pengertian Zina
Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.[5] Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena karena kepemilikan (budak).[6]
Sedangkan pengertian zina dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah “persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.”[7]
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Jarimah Zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

B.                 Dasar-Dasar Hukum Larangan Zina
1.      Q.S An-Nur ayat 2, yang berbunyi:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
Artinya :“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”(An-Nur :2).
2.      Hadits Nabi SAW bersabda:
عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اْلجُهَنِيّ اَنَّهُمَا قَالاَ: اِنَّ رَجُلاً مِنَ اْلاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ص فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْشُدُكَ اللهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللهِ. وَ قَالَ اْلخَصْمُ اْلآخَرُ وَ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَ ائْذَنْ لِى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: قُلْ، قَالَ: اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَ اِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيْدَةٍفَسَأَلْتُ اَهْلَ اْلعِلْمِ، فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ، وَ اَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: وَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ َلأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. اْلوَلِيْدَةُ وَ اْلغَنَمُ رَدٌّ. وَ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ. وَ اغْدُ يَا أُنَيْسُ اِلَى امْرَأَةِ هذَا، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَفَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَاَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ص، فَرُجِمَتْ. مسلم
Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhaniy, mereka berkata: Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku tidak meminta kepadamu kecuali engkau memutuskan hukum untukku dengan kitab Allah”. Sedang yang lain berkata (dan dia lebih pintar dari padanya), “Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah, dan ijinkanlah aku (untuk berkata)”. Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Silakan”. Maka orang yang kedua itu berkata, “Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya, sedang aku diberitahu bahwa anakku itu harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba perempuan, lalu aku bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, maka mereka memberi tahu bahwa anakku hanya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba perempuan dan kambing itu kembali kepadamu, sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais, pergilah ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku, maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, “Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan tersebut mengaku”. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya, kemudian ia pun dirajam. [HR. Muslim juz 3, hal. 1324]
3.      Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang menyatakan bahwasannya Zina merupakah perbuatan yang dilarang agama dan merupakan salah satu Jarimah yang mendapat ‘Uqubat (hukuman) Hudud dan Ta’zir sesuai pasal 3 Qanun ini.[8]

C.    Hukuman dan Syarat Hukuman untuk Pezina
Dalam kitab hadis-hadis seperti shahih Bukhari dan Muslim, banyak sekali hadis-hadis tentang hukuman yang diperuntukkan bagi para pezina. Di dalam Islam tidak ada istilah mantan pezina. Karena hukuman bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (muhsan) lebih berat dari yang belum menikah (ghairu muhsan) yaitu dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi orang yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Konsekuensinya bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup maka dia telah menjalani pertobatan dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa lalunya selama si pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
Ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum cambuk hukum-hukum hudud lainnya, yaitu:
1.      Wilayah Hukum Resmi
Hukum rajam dan hukum-hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu sebuah wilayah hukum yang resmi menjalankan hukum Islam. Di dalam wilayah hukum itu harus ada masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham, mengerti dan tahu persis segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju dan ridha atas keberlakuan hukum itu.
2.      Adanya Mahkamah Syar'iyah
Pelaksanaan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan oleh perangkat Mahkamah Syar'iyah yang resmi dan sah. Mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh qadhi (Hakim) yang ahli di bidang syariah Islam. Qadhi (Hakim) ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara, bukan sekedar pemimpin non formal.
3.      Peristiwa Terjadi di Dalam Wilayah Hukum
Kasus zina dan kasus-kasus jarimah lainnya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah hukum yang sudah menerapkan syariah Islam. Sebagai contoh, bila ada orang Aceh berzina di luar wilayah Aceh, maka tidak bisa diproses hukumnya di wilayah hukum Aceh.


4.      Kesaksian 4 Orang Atau Pengakuan Sendiri
Untuk bisa diproses di dalam Mahkamah Syar'iyah, kasus zina itu harus diajukan ke meja hijau. Hanya ada dua pintu, yaitu lewat kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina. Bila lewat kesaksian, syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang, apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktian nya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.
Adapun kententuan mengenai ‘Uqubat (Hukuman) dan syarat hukuman pelaku Zina diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33-45 yang menyatakan sebagai berikut:[9]
Pasal 33
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.


Pasal 34
Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Pasal 35
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
Pasal 36
Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.
Pasal 37
(1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina.
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
(3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.
Pasal 38
(1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
(2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
(3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.
Pasal 39
(1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
(2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.
Pasal 40
(1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
(4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
(5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
(6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
(7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap. (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.
Pasal 41
Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.
Pasal 42
(1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
(3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
(4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
(5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
(6) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
(7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.
Pasal 43
(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
(2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
(3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.



Pasal 44
(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
(2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya.
(3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.
Pasal 45
Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.



BAB III
PENUTUP
A.                Kesimpulan
Jarimah Zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan pelanggaran terhadap hukum agama dan dosa yang amat besar.
Perbuatan ini merupakan Jarimah (perbuatan yang dilarang syariat Islam) yang larangannya telah ditegaskan dalam banyak ayat al- Quran, Hadis dan juga Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah yang berlaku di provinsi Aceh yang wewenang mengadilinya diserahkan kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Lembaga Peradilan Agama di Aceh.
Dalam konteks fiqh hukuman (‘uqubat) bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (muhsan) lebih berat dari yang belum menikah (ghairu muhsan) yaitu dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi orang yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Hukum hudud ini bisa dilaksanakan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: Wilayah hukum resmi, adanya Mahkamah Syar’iyah, Peristiwa Terjadi di Dalam Wilayah Hukum, dan Kesaksian 4 Orang Atau Pengakuan Sendiri. Sedangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, ‘uqubat (hukuman) dan syaratnya bagi pelaku zina telah diatur dalam Pasal 33 – 45 Qanun ini.


DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
A. Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Iman Ghazali Said, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah





[1] Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Bag. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.
[2] A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.
[3] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1
[4] Ketentuan Umum, Pasal 1 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.
[5] A Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 308
[6] Iman Ghazali Said, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 600
[7] Ketentuan Umum, Pasal 1 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.
[8] Pasal 3 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.
[9] Pasal 33-35 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.

Makalah Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010

BAB I
PENDAHULUAN
1.      Latar Belakang Masalah
Pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan ini dapat menimbulakn keuntungan serta berbagai masalah juga akan timbul di kemudian hari.
Putusan tersebut mengandung banyak penafsiran yang dapat menguntungkan salah satu pihak dan membuat masalah di kemudian hari. Bagi anak-anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, maka sebelum adanya putusan tersebut, mereka tidak memiliki hubungan keperdaaan dengan ayahnya. Sehingga anak tersebut tidak mendapatkan warisan dan tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut. Hal ini di laksanakan bedasarkan ajaran agama Islam yang memang tidak membolehkannya. Akan tetapi setelah adanya putusan tersebut, anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki keuntungan lebih dan mereka akan mendapatkan harta warisan.
Dari permasalahan diatas, maka anak-anak yang lahir di luar nikah akan mendapatkan keuntungan dari segi harta, wali dan lain sebaginya yang sebelumnya sama sekali tidak mereka dapatkan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam makalah kami yang akan kami bahas berdasarkan rumusan masalah.
2.      Rumusan Masalah
2.1. Apa yang dimaksud dengan anak diluar nikah?
2.2.Bagaimana status anak yang lahir diluar pernikahan dalam UU?
2.3.Bagaimana status anak luar nikah dalam putusan mahkamah konstitusi?
3.      Tujuan Penulisan
3.1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak diluar nikah.
3.2. Menjelaskan bagaimana status anak yang lahir diluar pernikahan dalam UU.
3.3. Menjelaskan bagaimana status anak luar nikah dalam putusan mahkamah konstitusi




BAB II
PEMBAHASAN
1.      Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (perkawinan yang tidak di catat)
Dalam konteks pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.
Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah; tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Dalam penjelasan umum Pasal 7 KHI bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama.
Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara[1]. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan[2]. Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah[3].
2.       Status Anak Lahir Di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang
Kenyataan yang ada di masyarakat luas, anak Indonesia terdapat tiga (3) macam status kelahirannya, yaitu :
a.       Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.Kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan antara lain:
·         Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu : " Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah "
·         Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".
·         Pasal 2 ayat (1), yaitu : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
·         Pasal 2 ayat (2), yaitu : " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ".
Oleh karena anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah ini bukan merupakan titik pembahasan, maka penulis memandang tidak perlu diperluas pembahasannya, kecuali dua macam anak yang akan diuraikan dibawah ini.
b.      Anak yang lahir di luar perkawinan
Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil.
Disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Istilah "luar perkawinan" itu tidak diartikan sebagai perzinaan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan.
c.       Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).
Anak yang lahir tanpa perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Pemahaman yang keliru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terutama terhadap kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” membawa kepada perdebatan panjang. Kata “di luar perkawinan” sangat berbeda maknanya dengan kata “tanpa perkawinan”.
Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak zina). “Jadi putusan MK ini tidak bisa dihubungkan dengan perzinahan atau akibat perzinahan, kasus yang melatarbelakangi putusan ini hanya berkaitan dengan ”pencatatan perkawinan”.
3.      Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Anak yang dilahirkan luar pernikahan ialah hubungan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan serta mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seperti penjelasan diatas, anak yang lahir diluar pernikahan berbeda dengan anak yang lahir dari tanpa adanya pernikahan.
Putusan yang dikeluarkan Mahakamah Konstitusi selain memberikan penyelesaian, bagi hubungan keperdataan seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut kepercayaan pasangan tersebut tetapi belum dicatatkan di KUA atau Kantor Pencatatan Sipil setempat. Putusan tersebut selain memberikan penyelesaian tapi juga menimbulkan benturan terhadap aturan yang lain.
Mahkamah Konstitusi juga manyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[4] tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca: Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya[5]
Sebagaimana yang terjadi pada Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
3.1.Status Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi
Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah kontitusi dalam pertimbanganya telah menerangkan, Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan pernikahan yang tidak dicataSesuai dengan pertimbangan
Majelis Hakim Konstitusi yang telah kita kemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar pernikahan tersebut agar dia mendapat jaminan status kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya. Tetapi penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidaklah sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah.

3.2.Hak Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi
Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar pernikahan dengan ayah biologisnya maka berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar nikahnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Keputusan Mahkamah Agung (MK) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno, yang menentukan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah.
Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakkan dan memenuhinya. Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

3.3. Hak Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi
Wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat perbuatan zina (luar pernikahan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikah sahnya.
Jika dilihat dari pengertian anak yang lahir diluar pernikahan, makan yang menjadi wali bagi si anak adalah ayah kandungnya sendiri. Hal ini berbeda dengan anak yang lahir dari tanpa adanya perkawinan. Maka yang menjadi wali bagi anak tersebut adalah hakim yang berada di wilayah kawasannya.

3.4. Waris Anak Luar Nikah Menurut Putusan MK

Pernikahan sebagai peristiwa hukum tentu memiliki akibat hukum. Pernikahan di Indonesia mempunyai akibat yaitu timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda dalam pernikahan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara anak dan orang tua akan timbul sejak dilahirkan. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Pengakuan anak luar nikah merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum karena dengan adanya pengakuan, maka munculah pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui kewarisan, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya.
Istilahnya bukan waris, melainkan menafkahi segala biaya hidup si anak sesuai dengan kemampuan ayah bilogisnya. Wasiat wajibah adalah wewenang penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.35



BAB III
PENUTUP
3.1.Kesimpulan
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terutama kalimat “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan “ tidak dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan, karena perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan perkawinan.
Status anak yang lahir diluar nikah menurut undang-undang adalah:
a.       Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
b.      Anak yang lahir di luar perkawinan
c.       Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).
Mahkamah Konstitusi menetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.



DAFTAR PUSTAKA
 Moh Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).
 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
 Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), (Jakarta: FKUI, 2006).
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam Di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007)
Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.




[1] Moh Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 224.
[2] M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 216.
[3] Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), (Jakarta: FKUI, 2006), hlm. 83.
[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Jakarta: hal.7.
[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, hal.35.