BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Nanggro Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan Serambi Mekkah.Nafas islam sangat menyatu dalam kebiasaan dan adat istiadat budaya orang Aceh,sehingga aktifitas budaya Aceh kerap kali berlandaskan dengan nilai-nilai islam.Dari budaya itulah terbentuk syariat islam yang berlaku di Aceh.Dengan pelaksanaannya yaitu melalui Lima Pilar.
Dan kemudian syariat islam di Aceh dapat di wujudkan serta di laksanakan apabila dalam diri seseorang atau individu telah tertanamkan akidah dan keimanan yang kuat.Semoga dengan bimbingan syariat islam hidup kita semua akan selamat dunia dan akhirat.
Hal ini membuat inspirasi penulis tergugah untuk menyampaikan masalah tentang syariat islam,khususnya mengenai pilar-pilar dalam syariat islam.
1.2.Rumusan Masalah
1. Jelaskan lima pilar utama pelaksanaan syariat islam di aceh ?
2. Jelaskan lima pilar pendukung pelaksanaan syariat islam di Aceh ?
3. Jelaskan fungsi pilar-pilar pelaksanaan syariat islam di Aceh ?
BAB II
PEMBAHASAN
Syariat islam telah berlaku secara sah atau formal menjadi hukum positif di Aceh sejak tahun 2002,mulai tahun ini sudah beberapa Qanun yang di hasilkan,qanun-qanun tersebut adalah Qanun No 11 tahun 2002,akidah,ibadah,dan syiar islam,Qanun No 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya,qanun No 13 2003 tentang maisir (perjudian) dan Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat atau mesum.
Pilar-pilar utama dalam islam:
A. Akidah dan Syariah
Secara etimologi akidah menurut bahasa berasal dari kata ‘akidah dalam bahasa arab. Dalam istilah islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah.
Dalam bahasa Arab akidah be
B.Akidah,Ibadah dan Akhlak
Sebagai komparasi degan sub judul sebelumnya pilar utama di sini di bagi menjadi tiga,yakni akidah,ibadah dan akhlak.Pembagian dan penamaannya tidak mutlak.Umpamanya,ibadah tidak bisa berdiri sendiri tapi ibadah merupakan bagian dari syariah.Maka sebagian ulama mengatakan bahwa islam adalah sebagai kesatuan sistem memiliki tiga dasar utama yaitu akidah,ibadah dan akhlak.Ketiga hal ini saling berhubungan satu sama lain.
1).Akidah secara etimologi adalah iman atau keyakinan merupakan sebuah asas dalam kehidupan bermasyarakat.Ungkapan syahadat membebaskan manusia dari segala kepatuhan dan pehambaan kepada selain Allah.Mengandung tiga unsur,pertama penolakan segala bentuk tuhan selain Allah,menolak loyalitas kepada Allah dan menolak kepatuhan kepada setiap bentuk hukum, tradisi dan nilai yang tidak di izinkan Allah sebagai mana di sebutkan dalam surah al-maidah:44
2)Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk.Sedangkan menurut terminologi ibadah mempunyai banyak definisi,tetapi makna dan maksudnya satu.Definisi itu antara lain adalah
1.Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya
2.Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah,yaitu tingkatan tunduk yang paling tinngi di sertai dengan rasa Mahabbah (kecintaan0 yang paling tinggi
3.Ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicinta dan di ridhai Allah,baik berupa ucapan atau perbuatan,yang zhair maupun yang bathin.
A. Aklak memiliki secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluk,berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai,tingkah laku atau tabiat.Secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang di dorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan yang baik.Kata akhlak di artikan sebagai suatu tingkah laku,tetapi tingkah laku tersebut harus di lakukan secara berulang-ulang tidak hanya cukup sekali melakukan perbuatan baik,atau hanya sewaktu-waktu saja.Seseorang dapat di katakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya dan di dorong oleh motifasi dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan,pemikiran apalagi pertimbangan yang di ulang-ulang,sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat.1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanahkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dari perkara ibadah (hablumminallah), muamalah (hablumminannas), syiar, pendidikan, jinayah sampai kepada perkara dusturiah. Jadi totalitas dari ajaran Alquran dan Hadis mesti diterapkan secara menyeluruh dan konprehensif di Aceh.
Pada titik ini, proses totalitas ajaran Alquran dan Hadis akan dapat diterapkan secara baik dan benar dengan kesiapan semua pihak. Karena itu, agar syariat Islam tidak dilematis dalam pelaksanaannya, maka ingin mengutarkan bahwa ada tiga komponen penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh, yaitu
· Pemerintah.
· Individu.
· dan masyarakat muslim itu sendiri.
Ketiga komponen ini menjadi pilar utama pelaksanaan syariat Islam Aceh. Pada tahun 2001 Pemerintah mendeklarasikan Aceh sebagai wilayah syariat Islam. Pendeklarasian ini memunculkan dua fenomena yaitu menantang dan menarik. Mtimewaan yang ada di Aceh.
Lima Pilar Syariat Islam
Syariat Islam telah berlaku secara sah menjadi hukum positif di Aceh sejak tahun 2002, mulai dari tahun ini sudah beberapa qanun yang di hasilkan, qanun-qanun tersebut adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).
Untuk mempercepat pelaksanaan Syariat Islam, Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA sebagai kepala Dinas Syari’at Islam pertama bersama Kabag Litbang dan Program Dinas Syariat Islam yaitu Drs. M. Saleh Suhaidy (alm) membuat program Lima Pilar Pelaksanaan Syariat Islam.
Kelima pilar tersebut adalah :
· Menghidupkan Meunasah
· Pemberdayaan Zakat
· Lingkungan Kantor dan Sekolah yang Islami
· Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam, dan
· Perluasan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah
1. Menghidupkan meunasah dan bahkan suami isteri akan melaksanakan shalat jamaah di kebun dan sawah.
Ø Pengajian TPA san TQA
Di samping menghidupkan meunasah melalui shalat jamaah, dianjurkan di setiap meunasah dan masjid diadakan pengajian untuk setiap tingkat umur, baik anak-anak dengan TPA dan TQA, maupun remaja dan orang tua. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi orang yang tinggal di Aceh tidak bisa mengaji dan tidak ada alasan tidak memahami agama Islam.
Sejak adanya program ini banyak diantara mereka yang menjadi Imam Kampong atau meunasah mendapat pelatihan manajemen, bagaimana pengelolaan meunasah dan masjid. Sehingga diharapkan meunasah bukan saja sebagai tempat ibadah shalat tetapi juga sebagai tempat bermusyawarah dan menjadi lembaga peradilan adat.
2. Pemberdayaan Zakat.
wujud dari pemberdayaan zakat adalah terbentuknya Baitul Mal pada tingkat Kampong, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sumber zakat pada tingkat kampong difokuskan pada hasil pertanian kampong dan usaha-usaha pada tingkat kampong, sedang sumber zakat Baitul Mal Kabupaten adalah dari hasil perdagangan dan usaha pada tingkat Kabupaten/Kota. Dan untuk sumber zakat Baitul Mal Provinsi adalah dari perusahaan yang bergerak pada level Provinsi.
Tugas dari mereka yang menjadi pegawai pada Baitul Mal ditambah dengan Imam Kampong dan tokoh agama, adalah menginpentarisir harta-harta atau kekayaan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena banyak sekali harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun karena ketidak tahuan harta atau ukuran harta yang dikeluarkan zakatnya sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat. Seperti petani yang menanam nilam, durian, tomat, cabe/caplak, kol, kentang dan lain-lain. Para petani belum mengetahui apakah semua penghasilan mereka ini dikenai zakat, dan kalau wajib kadarnya berapa, untuk pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut petugan Baitul Mal punya kewajiban dan masyarakat yang tidak memahaminya punya hak untuk bertanya kepada masing-masing Baitul Mal yang ada.
3. Lingkungan Kantor dan Sekolah yang Islami.
semua orang pada pagi hari sampai siang berada di tempat kerja dan lembaga pendidikan, sehingga apa yang diprogramkan pada menghidupkan meunasah terpenuhi secara lengkap, maka setiap lembaga atau kantor d bergabung menjadi satu dan mempunyai kewenangan yang berbeda.
Wilayatul Hisbah (WH) berwenang mengawasi pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam, Satpol PP berwenang mengawasi Perda atau qanun non Syariat. Dalam pelaksanaan kewenangan ini dilapangan masih terjadinya benturan kewenangan, dikarenakan ada sebagian anggota dari Satpol PP dan WH belum memahami secara detail apa yang menjadi tugas mereka. Ketidak tahuan ini juga disebabkan belum adanya aturan yang baku tentang penetapan kewenangan mereka, hal ini telah pernah dilakukan oleh lembaga Fathnership bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi, namun belum ditindak lanjuti penyelesaiannya.
5. Perluasan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah.
Berlakunya Syariat Islam di Aceh ditandai dengan perubahan nama Peradilan Agama menjadi Mahkamah Syar’iyah. Perubahan nama ini turut memperluas kewenangannya, yang selama ini hanya behubungan dengan pelaksanaan hukum keluarga tetapi sekarang menjadi lebih luas dengan cakupah hukum jinayah dan juga mu’amalah. Dalam tatanan hukum di Indonesia perubahan ini sangat luar biasa karena perubahannya berkaitan dengan perluasan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, berarti membabatasi kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk bidang jinayah telah banyak kasus-kasus yang diselesaikan, sedangkan untu kasus mu’amalah belum.
Pilar-pilar Pendukung Syariat Islam
A. Legislatif
Lembsgs legislatif secara etimologi adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengeluarkan undang-undang sedangkan legislatif secara terminologi fiqih disebut sebagai lembaga penengah serta pemberi fatwa.
Dalam sistem pemerintahn islam pemimpin adalah khalifah, khalifah adalah pemegang kendlai pemimpin umat segala jenis kekuasaan tertinggi kepadanya dan dalam garis politik agama dan dunia adalah cabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan pemimpin ynag bertugas menyelamggarakan undang-undang untuk menegakkan nilai-nilai islam dalam mengurus pemerintahan menurut ajaran islam.
Kekuasaan legislatif dalam islam merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintahan islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan yang dilaksanankan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Dengan demikian unsur legislatif dalam islam adalah:
a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan alam masyarakat islam.
b. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
c. Isi peraturan atau hukum ini sendiri harus sesuai dengan nila-nilai dasar syariat islam.
d. Tugas dan wewenang lembaga legislatif sebatas menggali dan memahami sumber syariat islam, yaitu Al-quran dan Al-Hadist.
B. Eksekutif
Eksekutif adalah suatu badan pemerintahan negara yang memiliki keukasaan untuk menyalenggarakan pemerintahan dan perundang-undangan dalam sisten kabinet presidensial, presiaden disamping berfungsi sebagai kepala negara juga berfungsi sebagai kepala eksekutif.
Dalam pandangan Abdul Khadir Audah berpendapat bahwa kekuasaan pembuat undang-undang di pegang oleh ulil amri(khalifah) dan ahlul ra’yi. Dalam satu negara islam, lembaga eksekutif memiliki tujuan yaitu menegakkan pedoman-pedoman Allah yang disampaikan melalui al-quran dan As-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui serta mengikuti perintah dalam kehidupan sehari-hari sehingga lembaga eksekutif inilah yang membedakan dari lembaga eksekutif non muslim.
