Knowledge Is Free

Hot

Sponsor

Jumat, 16 Oktober 2015

Pengertian An-Nusyuz Dalam Fiqh Munakahat

Oktober 16, 2015
061
DOWNLOAD FILE INI DISINI

A.    Pengertian An-Nusyuz
 
Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara etimologi yang berarti meninggi atau terangkat.Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan Hadits nabi.Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah.[3]
Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban(Nusyuz) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan, tetapi hendaklah diadakan penyelasaian yang sebaik-baiknya antara suami istri sendiri.
                        Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara’ tindakan itu dipandang durhaka.
Seperti hal-hal dibawah ini:
1.      Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah tersebut.
2.      Apabila suami istri tinggal dirumah kepunyaan dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir ( melarang) suami masuk kerumah itu.
3.      Umpamanya istri menatap ditempat yang disediakan oleh perusahaannya,sedangkan suami supaya istri menetap dirumah yang disediakannya tetapi istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.

B.     Penyebab terjadinya Nusyuz suami dan Nusyuz Istri
1.      Nusyuz Suami
Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.
Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri.Nusyuz yang dimaksud disini adalah menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkannya untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.Dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 128 yang artinya :
“ Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz dan berpaling, tidak ada salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik.Hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit, Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesuangguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kamu perbuat……”[4]
Terkadang penyebab nusyuz adalah suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjaannya.[5]
2.      Nusyuz Istri
Kalau dikatakan istri Nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari pada suaminya, sehingga dia tidak ada lagi merasa kewajiban mematuhinya. Secara Definitif Nusyuz diartikan dengan : “Kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.
Kadang-kadang perilaku istri menyalahi aturan ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan, dan menampakkan perlawanan.
Wajib bagi suami pada saat iu mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau mengemukakan alasan sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan, atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami.
Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, islam mewajibkan suami untuk mencari penyelesaian dalam mengahadapi istri yang nusyuz.[6]
C.    Cara menagatasi nusyuz suami dan nusyuz istri.
1.      Nusyuz suami
Adapun cara mengatasi nusyuz suami adalah sebagai berikut :
a.       Hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya.
b.      Sebaiknya bagi istri jika ia mencintainya hendaknya memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharapkan kelanggengannya,takut untuk berpisah dan bercerai.
c.       Melakukan perundingan yang membawa kepada perdamaian.
d.      Bagi istri supaya berakhlak baik, berbuat adil dari akhlak suaminya atas dirinya dan menjauhkan dari setiap keadaan yang mengakibatkan memicu kekasarannya.[7]
2.      Nusyuz Istri
Apabila terjadi nusyuz dari pihak istri maka suami wajib mencari penyelesaiannya yang terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu :
1.      Pertama, Menasehati
Bagi suami hendaknya menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya dan sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah :
a.       Memperingatkan istri dengan hukuman Allah.
b.      Mengancamnya.
c.       Mengingatkan istri dengan menyebut dampak dampak nusyuz.
d.      Menasehati istri dengan kitabullah.
e.       Menasehati istri dengan menyebutkan hadis-hadis.
f.       Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara.
Telah jelas hal ini kembali pada perkiraan-perkiraan suami sendiri, dan kadang kala ia telah menerima keadaan tersebut pada waktu yang sebentar bahwa solusi tidak bisa tercapai dengan memberi nasihat maka dilakukan tahapan kedua.
2.      Kedua, berpisah tempat tidur
Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya.Beberapa suami ada yang meninggalkan rumah atau kamar tidur ketika ia marah.Ini merupakan berpisah tempat tidur, bukan meninggalkan istri dari tempat tidur.

3.      Ketiga, memukul
Jika dengan berpisah belum berhasil maka suami diperintahkan untuk memukul istrinya.Pemukulan ini tidak wajib secara syara’ dan juga tidak baik untuk dilakukan.Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan.Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi syara’ dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka.
Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakitinya. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk ta’dib atau edukatif bukan atas dasar kebencian.
Sebagian istri-istri yang nusyuz tidak berpengaruh baginya nasihat-nasihat yang baik, tidak pula mendengar perkataan yang baik, dan ia tidak dapat mengembalikan mereka dari nusyuz dan kerendahan, merangsang orang-orang yang lelah dalam kehidupan keluarga dengan berpisah tempat tidur atas para suami bagi para istri.
Para ulama mengatakan sebaiknya untuk tidak berturut-turut memukulnya pada satu tempat, mengahindari wajah karena wajah menghimpun keindahan.Hendaknya tidak memukul dengan cemeti, juga tidak dengan tongkat.[8]






















BAB III
Penutup
A.    Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang An-nusyuz diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa nusyuz itu artinya adalah kedurhakaan,nusyuz bisa terjadi pada suami ataupun pada istri, namuncenderungnya terjadi pada istri, jika nusyuz sudah terjadi didalam rumah tangga, maka suami atau isteri harus mencari penyelesaian secepatnya agar menghindari terjadinya sebuah perceraian.Apabila nusyuz terjadi dipihak istri maka suami supaya memberi nasihat dengan cara baik, kalau tidak mempan, dianjurkan untuk pisah tidur, jika juga tidak mempan maka dianjurkan agar memberi pelajaran dengan memukul, tapi tidak boleh dibagian muka dan jangan sampai menyebabkan luka.









DAFTAR PUSTAKA
As-Subki,Ali Yusuf .Fiqh Keluarga.Jakarta:Amzah. 2010
Sarong,Hamid.Hukum Perkawinan Islam  di Indonesia.Banda Aceh:Yayasan PeNa.2005
Syarifuddin,Amir.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.Jakarta:Kencana.2006



[1] Hamid Sarong,Hukum Perkawinan Islam  di Indonesia,(Banda Aceh:Yayasan PeNa,2005),Hal 140
[2] Ali Yusuf As-Subki,Fiqh Keluarga,(Jakarta:Amzah, 2010) Hal 299
[3] Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta:Kencana,2006)hal 190
[4] Ibid, hal 194
[5] Ali Yusuf As Subki,Fiqh Keluarga… 318
[6] Ibid, hal 302
[7] Ibid, hal 320
[8] Ali Yusuf As Subki, Fiqh Keluarga… 312
Read More
-
Labels:

MAKALAH LANDASAN HUKUM ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA.

Oktober 16, 2015




Aps telah diakui oleh undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3: “tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian dan arbitrase”.[1] Dan Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu: Pasal 58:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Pasal 59: “(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketan. Pasal 60: “(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,  konsiliasi, atau penilaian ahli. (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 61:  “Ketentuan mengenai arbitrase dan   sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal b 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.”[2].
Setelah sekian lama bergulat mengenai perlunya perubahan mengenai pedoman arbitrase yang sesuai dan dapat diterima, baik nasional aupun internasional, serta perlunya perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui perangkat perundang-undangan, pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelsaian sengketa. Model arbitrase yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa  di luar  pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka. Sebelumnya Arbitrase  juga diatur dalam keppres no 34 tahun 1981 yang meratifikasi New York  Convention on the recognation and enforcement of foreign arbital award mengatur: “setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari pengadilan untuk memeriksa sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut”.[3]




[1]http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%204%20Tahun%202004%20tentang%20Kekuasaan%20Kehakiman.pdf.
[2] http://junaidioke.files.wordpress.com/2011/05/uu_48_2009_kekuasaan_kehakiman_by_junaidi.pdf
[3] Nevi Hasnita,. “Alternative Dispute Resolution”, Makalah (Banda Aceh: 2013) Hlm: 4
Read More
-
Labels: ,

MAKALAH PENGERTIAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Oktober 16, 2015




 PENGERTIAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) ,pilihan penyelesaian  sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyeselaian sengketa secara kooperatif[1]

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa (APS) menurut para pakar:
a.             Menurut Gary Goodpaster dalam “tinjauan terhadap penyelesain sengketa” dalam buku Arbitrase di indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaian sengketa dan konflik.[2]
b.            Menurut Priyatna Abdurrasyid[3], alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.
c.             Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :
·         Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaiakan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa
·         Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
·         Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan
d.            Menurut M. Husseyn Umar, penyelesaian yang tidak melalui pengadilan ini disebut sebagai Alternative Dispute Resolution atau penyelesaian sengketa alternatif.[4]
e.             Menurut H. Hartono Maridjono, SH Arbtrase atau APS adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Para pihak memilih arbitrase antara lain karena mereka menganggap penyelesaian sengketa akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan bisnis[5]
Sedangkan pengertian APS dalam kamus Bahasa ingris – Bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan kata alternatif diartikan “pilihan antara dua hal, alternatif jalan lain, dengan demikian kata alternatif selain bisa diartikan sebagai pilihan antara dua hal dapat juga diterapkan langsung melalui penyerapan bahasa menjadi alternatif.
Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah di undangkan dan sekaligus di lakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika kita baca judul dan tentunya isi dari undang-undang No. 30 tahun 1999  tersebut lebih lanjut, dapat kita ketahui bahwa undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang telah cukup di kenal di Indonesia saat ini, melainkan juga alternatif penenyelesaian sengketa lainnya. Jika kita baca rumusan yang di berikan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 dari PENJELASAN UMUM Undang-Undang No. 30 tahun 1999, I katakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat di lakukan dengan cara konsultasi, negisiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
Kalau kita telusuri seluruh ketentuan yang ada dan di atur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, maka dapat kita lihat bahwa ketentuan-ketentuan  mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 tersebut di atur dalam BAB II yang ternyata hanya terdiiri dari satu pasal yaitu pasa  6. Dari pengertian yang di muat dalam pasal 1 angka 10 dan rumusan pasal 6 ayat (1), secara jelas dapat kita ketahui bahwa yang di maksud  dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara ligitasi di pengadilan negeri.



[1] Suyud Margono, S.H., ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase, cet II(Bogor :Ghalia Indonasia, 2004) hlm 36-37
[2] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta :Rajawali Pers,2003) hlm.15
[3] Mantan Wakil Jaksa Agung Era President Suharto
[4] M. Husseyn Umar, “ Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR”, Makalah disampaikan pada Lokarnya Nasional Menyonsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan BAPENAS tanggal 2-3 desember 1996, (Bandung, 1996), hlm.1
[5] Ketua Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
Read More
-
Labels: ,

Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Oktober 16, 2015

 


Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(UU No. 30/1999), ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg, dinyatakan tidak berlaku lagi. UU No. 30/1999 berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional.


Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya UU No. 30/1999. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).
Rachmadi Usman, mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan.
Lebih lanjut, Rachmadi Usman, sebagaimana ia kutip dari naskah akademis yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, dimana pada mulanya lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Negara-negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapore mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan dengan berbagai istilah antara lain: Court Integrated Mediation, Court Annexed Mediation, Court Dispute Resolution, Court Connected ADR, Court Based ADR, dan lain-lain.
Read More
-
Labels: ,

MAKALAH PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

Oktober 16, 2015





A.    PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE
1)      Pengertian Arbitrase
Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana terdapat pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.
Subekti mengatakan bahwa Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu persilisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.
unsur-unsur dari arbitrase adalah:
a)                  adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang telah terjadi,  kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar pengadilan umum untuk diputuskan;
b)      penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam bidang perdagangan, industri dan keuangan; dan putusan tersebut akan merupakan akhir dan mengikat (final and binding).
1.      Dasar Hukum Arbitase
Arbitrase dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum, Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda. Dasar Hukum pembentukan arbitrase pada saat itu adalah pasal 377HIR yang mengatur “jika orang indonesia atau orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”
Dasar hukum arbitase dalam RV adalah “Adalah diperkenan bagi siapa saja, yang terlibat didalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit”.
Arbitrase di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar hukum dibuatnya undang-undang ini adalah UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehakiman, disebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial apabila memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

2)      Asas dan Tujuan Arbitrase
Asas-asas yang dapat dirumuskan dari beberapa definisi tersebut di atas adalah:
a)                  Asas Kesepakatan. Artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seia-sekata dan sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
b)                  Asas Musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara para arbiter itu sendiri.
c)                  Asas Limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perseliisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan perdagangan/ bisnis dan industri.
d)                 Asas Final dan Binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi.
Arbitrase memiliki beberapa keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa dengan damai, non-konfrontatif dan kooperatif dengan tujuan hasil tertentu. Hasil ini dapat merupakan suatu penyelesaian hukum yang bersifat final dan mengikat sama dengan pelaksanaan yang dimungkinkan melalui pengadilan.
Keuntungan arbitrase lainnya ialah dimana para pihak masing-masing dapat menunjuk seorang arbiter pilihan mereka yang akan mempertimbangkan bukti yang diajukan sebagai dasar keputusannya. Hal ini berarti memberi kemungkinan untuk menujuk seorang ahli yang mengerti tentang sengketanya dan juga dapat membebaskan para pihak dari kewajiban menghadirkan ahli untuk minta pendapat tanpa biaya tambahan apapun.
Pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa (a) klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau (b) suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
a.       syarat subyektif
syarat subjektif yang dimaksudkan bahwa arbitrase merupakan suatu cara alternatif penyelesaian sengketa, maka dalam perjanjian arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa di luar pengadilan dengan telah memenuhi beberapa syarat bagi mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase dibuat oleh mereka yang dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal demikian.
b.      syarat objektif
Didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dicantumkan objek dari perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industry dan hak kekayaan intelektual.
Dalam pasal 6 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dalam hal usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat (hukum) yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak.
Secara umum dikatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:
i.        dijamin kerahasian sengketa para pihak;
ii.      dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;
iii.    para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
iv.    para pihak dapat menentukan pilihan hukum yang menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
v.      putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
(Alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum)
Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan melebihi ajudikasi melalui peradilan, arbitrase pada dasarnya menghindari peradilan. Arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.
Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan system pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan, dengan demikian dapat menjamin baik kenetralan maupun keahlian, yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka.
3)      Kewenangan Arbitrase
Ditinjau dari segi penunjukan arbiter yang akan duduk menjalankan fungsi dan kewenangan arbitrase, memperlihatkan kedudukan dan keberadaannya pada badan swasta atau privat. Arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan (judicial power) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitussi kenegaraan dari Negara yang bersangkutan, hal ini menyebabkan kelaziman sebutan popular kepada arbitrase dengan “juru pisah persengketaan”. seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenagan memutus sengketa, bukan “mengadili” tapi lebih mirip menyelesaikan persengketaan/ perselisihan.
Putusan arbirase umumnya mengikat para pihak. Penaatan terhadapnya dipandang tinggi. Biasanya putusannya bersifat final dan mengikat.  Itu karena arbitrase dilaksanakan antara para pihak sendiri atas kesadaran akan penyelesaian sengketa.
Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad-hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad-hoc, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya. Berdasarkan pada “tempat di mana arbitrase tersebut diputuskan,
2.      Jenis-Jenis Arbitrase
Yang dimaksud dengan jenis arbitrase adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
a.       Arbitrase Ad Hoc (Ad hoc Arbitration)
Yaitu arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, sehingga kehadiran dan keberadaan arbitrase ini bersifat insidentil. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu, selesai sengketa diputus, keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.
Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati adalah dengan ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila klausula pactum de compromittendo atau akta kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri diluar arbitrase institusional. Artinya apabila klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari “arbitrase perseorangan” maka arbitrase yang disepakati adalah jenis ad hoc. Ciri pokoknya penunjukan para arbiter adalah secara perseorangan.
Mengenai cara penunjukan arbiter dalam arbitrase ad hoc dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Jika arbiternya tunggal, pengangkatannya atas persetujuan bersama. Apabila arbiternya lebih dari seorang, masing-masing pihak menunjuk seorang anggota, dan penunjukan arbiter ketiga dapat dilakukan atas kesepakatan atau menyerahkan pada kesepakatan arbiter yang telah ditunjuk para pihak.
b.      Arbitrase Institusional (Institutional Arbitration)
i.      Sengaja didirikan
Arbitrase institusional adalah arbitrase yang sengaja didirikan. pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Ia merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung persilihan yang timbul dari perjanjian.
Faktor kesengajaan dan sifat permanent pada arbitrase institusional merupakan ciri pembeda badan ini dengan arbitrase ad hoc, selain itu juga bahwa arbitrase ini sudah ada berdiri sebelum sengketa timbul sedangkan ad hoc selain sifatnya insidentil untuk menangani suatu kasus tertentu, dan baru dibentuk setelah perselisihan timbul.
Perbedaan lain bahwa arbitrase intitusional tetap berdiri untuk selamanya, dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus, sebaliknya arbitrase ad hoc bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa dan perselisihan yang ditangani selesai diputus. Badan arbitrase yang ada di Indonesia adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
ii.    Arbitrase Institusional yang Bersifat Internasional
Selain bersifat nasional. arbitrase juga ada yang bersifat internasional. Bahkan badan-badan arbitrase internasional tertua didirikan pada tahun 1919 di Paris yaitu Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce yang disingkat dengan ICC. Arbitrase yang bersifat international merupakan “pusat” perwasitan penyelesaian sengketa di bidang masalah tertentu antara para pihak yang berlainan kewarganegaraan di bidang perdagangan pada umumnya. Selain ICC ada pula badan arbitrase lain, seperti: The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang khusus menyelesaikan sengketa permasalahan penanaman modal antara suatu Negara dengan warga Negara asing. ICSID di dirikan pada 16 Februari 1968.; UNCITRAL Arbitration Rules (United Nations Commision on International Trade Law) disingkat dengan UAR. UAR didirikan pada 15 Desember 1976 berdasarkan resolusi siding umum PBB. Resolusi ini berisi anjuran kepada dunia arbitrase agar dalam melaksanakan kegiatan arbitrase haruslah mempergunakan dan menerapkan UAR.
iii.  Arbitase International yang Bersifat Regional
Contoh badan arbitrasenya adalah Asia-Africa Legal Consultative Commette (AALCC) yang berkantor pusat di New Delhi-India. Gerakan kelompok ini berusaha melepaskan diri dari dominasi ICC yang dianggap sangatlah terdominasi oleh para arbiter dari Negara maju, sehingga dalam putusannya juga dapat dikatakan bahwa agak lebih cenderung memihak dengan kepentingan negara-negara maju. Hal ini dirasakan kurang memuaskan bagi negara-negara dikawasan Asia-Africa.  Pada tahun 1978 diadakan pertemuan di Kuala Lumpur-Malaysia dimana AALCC berhasil merealisasikan berdirinya pusat arbitrase untuk kawasan Asia yang berkedudukan di Kuala Lumpur. Dan sebagai lanjutannya, pada tahun 1979 didirikan pusat arbitrase regional bagi kawasan Africa yang berkedudukan di Kairo-Mesir.
Asumsi awal didirikan AALCC seolah-olah bertujuan untuk melepaskan diri dari dominasi ICC, memencilkan diri dari dunia internasional, dan bahkan memaksakan kehendak untuk menerpakan system tata hukum nasional atau regional. Sama sekali tidak demikian, hal ini terbukti dari pernyataan yang dikeluarkan oleh AALCC di Kuala Lumpur secara tegas menyatakan bahwa pusat-pusat badan atbitrase yang didirikan oleh AALCC tunduk dan mempergunakan ketentuan yang diatur dalam UAR yang dikeluarkan PBB. Yang diinginkan adanya keseimbangan antara pusat arbitrase internasional yang terdapat di dunia maju yang mereka anggap terlampau berorientasi secara sentris memihak membela dominasi dan kepentingan negara-negara maju

3.      Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Arbitrase
Jika diperhatikan berbagai aturan arbitrase, baik yang bersifat nasional seperti UU No. 30/1999 dan Peraturan Prosedur BANI ataupun aturan yang bersifat Internasional seperti ICSID dan UAR, terdapat kecenderungan, alat bukti utama di forum Mahkamah Arbitrase adalah dokumen atau alat bukti tertulis, namun hal tersebut juga tidak dapat mengurangi pentingnya alat bukti yang lain.
a.    Alat Bukti yang Sah
-          Alat bukti yang sah sesuai dengan perundang-undangan tertentu.
Dalam praktik dunia arbitrase mengenai alat bukti dan penilaian pembuktian, bisa beragam penerapannya. Tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase. Mereka bisa menunjuk dan menundukkan diri kepada ketentuan pembuktian yang diatur dalam hukum perdata internasional.
-          Alat bukti yang sah didasarkan atas kesepakatan.
Alat bukti yang sah berupa bukti yang terdapat dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertentu apabila hukum itu ditunjuk berdasarkan kesepakatan dalam klausula arbitrase, bisa juga terjadi, alat bukti yang sah hanya terbatas sepanjang alat bukti yang ditentukan berdasar kesepakatan para pihak. Para pihak dapat menentukan dalam klausula arbitrase apakah itu dalam pactum de compromittendo atau akta kompromis, bahwa persengketaan hanya dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti tertentu. misalnya para pihak sepakat dalam klausula arbitrase, pembuktian yang sah hanya alat bukti surat, saksi dan keterangan para pihak. Sehingga dengan sengaja para pihak telah menyingkirkan alat bukti lain yang lazim dipergunakan dalam suatu aturan tertentu.

Alat Bukti yang Umum Dalam Berbagai Peraturan
a.       Menurut BANI
Dalam Peraturan Prosedur BANI, proses pemeriksaan pembuktian diatur dalam pasal 14 dan hanya pasal ini dapat ditemui penyebutan alat-alat bukti yang dianggap sah digunakan untuk membuktikan statement of claim dari pihak respondent. Alat bukti tersebut adalah:
-          Alat bukti ketetangan para pihak dalam bentuk pengakuan,
-          alat bukti keterangan saksi, dan
-          alat bukti keterangan ahli.
Hanya itu yang disebutkan secara tegas. sedang alat bukti dokumen dan surat tidak disinggung. walaupun demikian, dalam pasal 14 ayat (1) memberi isyarat adanya alat bukti lain “serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu” yang dianggap perlu dalam praktik perundang-undangan Indonesia adalah termasuk alat bukti surat, persangkaan, dan alat bukti sumpah. Dan karena terdapat kata “dianggap perlu” para arbiter dapat memanggil saksi-saksi atau ahli untuk didengar keterangan mereka.
b.      Menurut UU No. 30 Tahun 1999
Di dalam pasal 36 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “(1). pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis. (2). pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter.”
Kemudian dari pasal 37 sampai pasal 48 adalah menyebutkan bagaimana bentuk pemeriksaan yang di lakukan dalam forum mahkamah arbitrase terhadap pemeriksaan saksi, bukti serta jangka waktu yang menjadi ketentuan dalam mengajukan tuntutan pada arbitrase.
Read More
-
Labels: ,

Post Top Ad

Your Ad Spot